Rabu, 08 Desember 2010

Demokrasi "Bablas"

Mengapa judul ini saya nama kan "Demokrasi Bablas" ,menurut pandangan saya demokrasi saat ini memang sudah keterlaluan kebablasan kl org jawa bilang, keterlaluan, sudah tidak seperti amanat demokrasi sebenarnya,bgmana tidak, Kasultanan Yogyakarta saat ini telah diobok2 Demokrasinya. Sejarah mencatat jauh sebelum Indonesia merdeka Kasultanan Yogyakarta telah berdiri,.walaupun sistemnya berdasarkan Trah atau keturunan,. Dikatakan diobok2 demokrasinya karena wilayah nya sudah di Kebiri oleh pemerintah saat ini, padahal Kasultanan Yogyakarta adalah Negeri yang pertama mengakui Kedaulatan NKRI oleh sebab itu dikatakan Daerah Istimewa, sedangkan Aceh diberi nama Daerah Istimewa karena sumbangan terbesar finansial ke Pemerintah pada zaman orde lama.

Tidak salah jika warga Yogyakarta marah karena merasa negerinya diobok2 kedaulatanya, dalam hal ini pemerintah lah yang meng intervensi terlalu dalam pada DIY,padahal kalo saya boleh bilang, suka2 Sultan donk mau memimpin sebagai Gubernur Yogya atau tidak, mengingat kraton yogyakarta lebih dulu "ada" dibanding Indonesia, Kasultanan Yogyakarta sendiri berdiri pada tahun 1775 dan jika pada saat itu Kasultanan Yogyakarta tidak mau bergabung dengan RI, ya tidak jadi masalah,karena pada saat itu yogyakarta telah berdaulat dan diakui, bersedianya Sultan Hamengku Buwono IX dan dengan segala kebijaksanaan beliau sehingga Kasultanan Yogyakarta bersedia menggabungkan diri dengan Republik Indonesia.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengebirian ini berlangsung hingga turunnya RUU,  Sri Sultan telah masuk kedalam Poros politik yang sangat penting, dengan bergabungnya Sri Sultan kedalam Ormas (Nasional Demokrat) yang bepotensi menjadi Partai politik, Karena pada pemilihan Ketua Umum Partai politik yang lalu tidak menjadikan beliau sebagai Ketua Partai, hal ini lah yang menjadi "ketakutan" penguasa saat ini. Dengan otomatisnya Sultan menjadi Gubernur tanpa prosesi Pemilihan Umum menjadikan kekuatan  poros politik Sultan akan menjadi sangat kuat, kenyataan seperti ini yang memungkinkan elite Politik saat ini berfikir agar bagaimana caranya mengcover DIY.

by satria pantang mundur

2 komentar:

Anonim mengatakan...

eh nang, aq ngutip tulisanmu ya.
yg bagian prdiksi politisasi penguasa hubungannya sama posisi Sri Sultan Hamengku Buwono X di nasdem.
thx b4..

satria pantang mundur mengatakan...

yup blh2 aja,, Tp jngn Lupa dicantumin sumber2nya ya,, etika dalam penulisan, biar jg bisa dipertanggungjawabkan,,

DAMPAK PEMBANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PADA KESEIMBANGAN ALAM

  Kemajuan pembangunan yang terus berkembang secara pesat baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan membawa berbagai macam dampak positif hi...